Proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang berpotensi menembus angka 4 persen dinilai bukan sekadar skenario pesimistis. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, menegaskan bahwa dalam kondisi makroekonomi saat ini, kemungkinan tersebut sangat realistis terjadi.
“Kemungkinan defisit menembus angka tersebut tetap bisa terjadi dengan kondisi makroekonomi seperti sekarang,” ujar Imamudin saat dihubungi, Selasa (7/4).
Menurutnya, salah satu faktor utama yang memicu tekanan fiskal adalah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi konflik geopolitik di kawasan Teluk. Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak membuat pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan.
“Jika pemerintah menambah subsidi, defisit anggaran berpotensi semakin membengkak. Namun, jika harga BBM dinaikkan, masyarakat yang akan terdampak. Biaya produksi meningkat, inflasi naik, dan daya beli yang sudah terbatas semakin tertekan,” jelasnya.
Meski Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah menyatakan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, Imamudin menilai kebijakan tersebut memunculkan tantangan baru dalam menutup defisit yang melebar. Sejumlah opsi pun dinilai perlu dipertimbangkan, meskipun masing-masing memiliki konsekuensi.
“Mulai dari peningkatan pajak, efisiensi atau pemangkasan belanja di sektor tertentu, hingga restrukturisasi program-program strategis pemerintah yang selama ini menjadi prioritas,” paparnya.
Tekanan terhadap APBN, lanjut Imamudin, tidak hanya berasal dari sisi energi. Perlambatan ekonomi global turut menekan permintaan terhadap komoditas ekspor Indonesia, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan negara.
Di sisi moneter, pelemahan nilai tukar rupiah yang telah menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat juga memperbesar beban utang luar negeri yang berdenominasi valuta asing.
“Ketika mata uang asing menguat, secara otomatis beban utang kita meningkat. Artinya, tanpa menambah utang baru pun, nilai kewajiban kita sudah bertambah akibat pelemahan rupiah,” tegasnya.
Dalam jangka pendek, Imamudin merekomendasikan pemerintah untuk melakukan penghematan signifikan pada sektor-sektor nonprioritas, sembari tetap menjaga kapasitas fiskal agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. (ID)
