Sistem pengukuran kinerja atau Performance Measurement System (PMS) dinilai menjadi elemen krusial dalam tata kelola perguruan tinggi modern. Namun, efektivitasnya tidak hanya bergantung pada indikator yang digunakan, melainkan pada desain sistem yang mampu mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi secara menyeluruh.
Guru Besar Bidang Akuntansi dan Manajemen Keperilakuan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Ietje Nazaruddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRP., CACP, menegaskan bahwa PMS tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan organisasi modern dalam mengelola kinerja secara sistematis. Perguruan tinggi sebagai institusi akademik juga dituntut memiliki sistem yang mampu memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai arah strategis yang telah ditetapkan.
“Dalam konteks organisasi modern, sistem pengukuran kinerja merupakan bagian dari upaya sistematis untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja organisasi. Perguruan tinggi sebagai organisasi juga tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memiliki sistem pengukuran kinerja yang terstruktur,” ungkap Prof. Ietje dalam Orasi Ilmiah Guru Besar, Sabtu (11/4), di Ruang Sidang Utama Gedung AR Fachruddin B Lantai 5 UMY.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan PMS tidak sekadar berkaitan dengan penyusunan indikator atau pengukuran capaian kinerja semata. Sistem ini berperan penting dalam memastikan setiap aktivitas organisasi memiliki keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, efektivitas PMS sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem tersebut dipahami dan diimplementasikan dalam lingkungan organisasi.
Perancangan indikator kinerja memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan strategis institusi. Indikator yang tidak dirancang secara tepat berpotensi menghasilkan pengukuran yang tidak mencerminkan kualitas kinerja yang sesungguhnya.
“Indikator kinerja dalam organisasi harus memiliki keterkaitan dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Ketika indikator tidak dirancang secara tepat, maka pengukuran kinerja tidak lagi mencerminkan capaian yang substantif,” tegasnya.
Dalam implementasinya, Prof. Ietje melihat adanya kecenderungan ketika indikator kinerja justru menjadi fokus utama dalam aktivitas organisasi. Kondisi ini dinilai dapat menggeser orientasi dari pencapaian tujuan menjadi sekadar pemenuhan ukuran yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi mengurangi makna dari aktivitas akademik itu sendiri.
“Ketika indikator kinerja menjadi fokus utama, terdapat kecenderungan bagi individu untuk mengarahkan perilakunya pada pencapaian indikator tersebut. Namun, hal itu tidak selalu berkontribusi secara substantif terhadap kualitas kinerja yang sesungguhnya,” paparnya.
Dalam konteks tersebut, PMS perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai bagian dari sistem organisasi. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga memiliki implikasi terhadap bagaimana aktivitas akademik dijalankan dan diarahkan dalam mencapai tujuan institusi.
“Penguatan PMS di perguruan tinggi perlu dilakukan secara cermat agar tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pengukuran kinerja dan substansi aktivitas akademik. Perancangan sistem yang tepat diharapkan tidak hanya mampu mendukung tata kelola yang lebih terarah, tetapi juga memastikan bahwa pengukuran kinerja berkontribusi pada pengembangan kualitas akademik secara menyeluruh dan berkelanjutan,” pungkasnya. (NF)
