Eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas perdagangan global. Ketegangan di kawasan Timur Tengah tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga memengaruhi jalur distribusi energi dunia serta biaya logistik internasional. Kondisi ini turut menjadi perhatian bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.
Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dyah Titis Kusuma Wardani, S.E., MIDEC., Ph.D., menjelaskan bahwa situasi perdagangan global saat ini berada dalam fase fragmentasi geopolitik yang semakin nyata. Konflik di Timur Tengah memicu peningkatan persepsi risiko pada jalur perdagangan energi dunia yang sangat strategis.
“Saat ini kita berada dalam fase fragmentasi geopolitik yang nyata. Eskalasi konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran membuat persepsi risiko di Selat Hormuz meningkat, padahal sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati jalur tersebut. Bagi Indonesia, dampaknya memang tidak langsung, tetapi dapat terasa melalui kenaikan premi asuransi kapal dan biaya energi,” ujarnya saat diwawancarai secara daring pada Jumat (6/3).
Menurut Dyah, konflik di kawasan Timur Tengah biasanya berdampak pada negara berkembang melalui kenaikan harga energi dan gangguan rute logistik global. Ketika biaya transportasi dan energi meningkat, tekanan terhadap perekonomian domestik akan semakin terasa.
“Jika jalur seperti Selat Hormuz terganggu atau premi perang meningkat, maka biaya impor bahan bakar Indonesia akan ikut naik. Dampaknya dapat memicu inflasi energi dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Situasi ini merupakan supply-side shock yang biasanya paling dirasakan oleh negara berkembang,” jelas Dyah.
Dari sisi neraca perdagangan, dampak konflik dapat terlihat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam waktu dekat, lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan nilai impor Indonesia sehingga menekan surplus perdagangan.
“Dalam jangka pendek, kenaikan harga minyak atau gas akibat kekhawatiran terhadap pasokan dari kawasan Teluk dapat meningkatkan tagihan impor Indonesia. Hal ini berpotensi menekan surplus neraca dagang yang selama ini menjadi penopang stabilitas ekonomi,” kata Dyah.
Namun, dalam jangka panjang konflik geopolitik juga dapat memicu perubahan pola rantai pasok global. Negara-negara maju mulai mengalihkan produksi ke negara yang dianggap lebih stabil melalui strategi relokasi industri.
Selain energi, sejumlah komoditas strategis juga berpotensi terdampak oleh konflik tersebut. Gangguan pada jalur pelayaran internasional dapat memperpanjang waktu pengiriman serta meningkatkan biaya logistik bagi industri di berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Komoditas yang paling rentan adalah minyak, LNG, dan pupuk berbasis gas. Jika kapal harus menghindari rute yang berisiko di kawasan Hormuz atau Laut Merah, maka jalur pelayaran menjadi lebih panjang dan waktu pengiriman meningkat. Kondisi ini dapat mengganggu stok bahan baku industri di Indonesia,” tandasnya.
Ketidakpastian global juga berpotensi memengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi domestik. Investor biasanya cenderung memindahkan aset ke instrumen yang lebih aman ketika konflik meningkat.
“Untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah perlu memperkuat diversifikasi energi dan pasar perdagangan, meningkatkan cadangan strategis seperti BBM dan pangan, serta memperkuat diplomasi ekonomi. Indonesia juga dapat memanfaatkan kerja sama regional seperti ASEAN untuk membuka jalur perdagangan alternatif,” tegas Dyah. (NF)
