Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8), yang menyinggung soal net outflow of national wealth atau keluarnya kekayaan nasional dari Indonesia ke luar negeri, mendapat sorotan serius dari kalangan akademisi. Guru Besar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Imamudin Yuliadi, M.Si., menilai fenomena tersebut merupakan persoalan struktural yang terus membebani perekonomian nasional.
Menurutnya, kondisi ini menggambarkan situasi di mana kekayaan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi dalam negeri tidak sepenuhnya berputar di Indonesia, melainkan mengalir ke luar negeri.
“Banyak perusahaan asing beroperasi di Indonesia, tetapi setelah mendapatkan keuntungan, dana itu disimpan di luar negeri. Begitu juga sebagian pengusaha nasional yang lebih memilih memarkir kekayaannya di Singapura, Hong Kong, atau negara lain. Akibatnya, ekonomi kita menjadi kering, padahal dana itu sangat dibutuhkan untuk membangun negeri,” ujar Imamudin saat ditemui pada Selasa (19/8).
Ia menjelaskan, ada setidaknya dua faktor utama penyebab kondisi tersebut. Pertama, praktik perusahaan asing yang melakukan repatriasi keuntungan ke negara asal, sehingga devisa yang dihasilkan tidak dinikmati sepenuhnya oleh Indonesia. Kedua, perilaku sebagian pengusaha nasional, khususnya kalangan menengah atas, yang lebih nyaman menempatkan dananya di luar negeri dibandingkan di dalam negeri.
Hal itu, tambahnya, dapat dilihat dari besarnya aset perbankan di Singapura yang bahkan lima kali lipat lebih besar daripada aset BRI, bank terbesar di Indonesia.
“Itu menunjukkan banyak dana dari orang kaya Indonesia justru berputar di luar negeri, sehingga sistem keuangan kita kehilangan kekuatan yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan,” jelasnya.
Imamudin menekankan perlunya strategi kebijakan yang tepat. Pemerintah, menurutnya, harus melakukan reformasi sistem keuangan, perbankan, dan pasar modal agar lebih kompetitif, sehingga pemilik modal tidak ragu menyimpan dana di dalam negeri. Ia juga mendorong adanya insentif bagi investor domestik maupun asing agar tertarik menanamkan kembali keuntungan mereka di Indonesia.
Tak kalah penting, ia mengingatkan perlunya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi sebagai langkah fundamental memperbaiki iklim ekonomi nasional. Efisiensi belanja negara memang baik, ujarnya, namun tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural.
“Kita perlu langkah-langkah persuasif agar pelaku ekonomi kelas menengah atas mau dan sukarela memarkir uangnya di Indonesia. Jika birokrasi bersih dapat dibangun untuk menekan kebocoran anggaran, ditambah dengan upaya menahan net outflow, maka ratusan triliun rupiah bisa diselamatkan,” imbuhnya.
Menurut Imamudin, dampak net outflow of national wealth terhadap ekonomi nasional sangat serius. Hilangnya dana dalam jumlah besar membuat target pertumbuhan ekonomi sulit tercapai. Padahal, jika dana tersebut bisa ditahan atau ditarik kembali ke dalam negeri, pemerintah tidak perlu terlalu mengandalkan kebijakan fiskal seperti menaikkan pajak.
Sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo, Imamudin pun mengibaratkan kekayaan nasional sebagai darah bagi tubuh ekonomi. Aliran dana yang sehat, ujarnya, akan membuat perekonomian tumbuh segar dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. (ID)
