Program Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dinilai perlu mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis terhadap peserta didik. Selain memperluas akses pendidikan, desain program perlu memastikan anak tidak mengalami stigma atau pelabelan berdasarkan kondisi ekonomi keluarganya.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Lanoke Intan Paradita, Ph.D., menilai persoalan tersebut penting diperhatikan karena pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan akses, tetapi juga memastikan setiap anak memperoleh pendidikan bermutu tanpa pelabelan berdasarkan latar belakang ekonomi.
“Saya pribadi kurang setuju dengan pendirian Sekolah Rakyat. Pertama, karena sekolah ini khusus untuk anak dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Setiap anak yang sekolah di sini akan mudah dilabeli ‘anak miskin’, ‘sekolah miskin’, ‘tidak berkualitas’. Seratus lima puluh ribu atau lima ratus ribu anak itu akan mendapat label ini,” ujar Lanoke kepada Humas UMY, Kamis (13/8).
Menurut Lanoke, persoalan Sekolah Rakyat seharusnya tidak berhenti pada jumlah anak yang dapat ditampung. Hal yang lebih penting adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan dengan kualitas yang setara dengan anak-anak dari kelompok ekonomi lainnya. Sebab, ketimpangan mutu pendidikan masih dapat ditemukan antarsekolah, bahkan dalam wilayah yang sama.
“Pemerataan pendidikan bukan semata tentang jumlah sekolah dan jumlah peserta didik, tetapi siapa saja yang mendapatkan akses pendidikan bermutu. Sekarang, bahkan kualitas sekolah negeri dan swasta saja sangat berbeda. Sekolah yang sama-sama di Yogyakarta saja kualitas pendidikannya bisa jadi berbeda. Menurut saya, itu sudah tidak rata,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerataan pendidikan perlu diarahkan pada peningkatan mutu di seluruh satuan pendidikan, bukan hanya melalui pembentukan sekolah yang diperuntukkan bagi kelompok tertentu. Dengan demikian, anak dari keluarga miskin tetap memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya tanpa harus berada dalam sistem pendidikan yang berpotensi memperkuat label sosial berdasarkan kondisi ekonomi.
Pemerataan Pendidikan Bukan Sekadar Menambah Sekolah
Lanoke menambahkan, pemerataan kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai komponen, mulai dari kesejahteraan keluarga, kualitas guru dan tenaga kependidikan, materi pembelajaran, hingga akses terhadap ilmu pengetahuan. Karena itu, perbaikan pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar layanan pendidikan berkualitas tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat atau sekolah tertentu.
“Jika tujuannya adalah berjalan beriringan, perbaikan kualitas pendidikan perlu dijalankan di seluruh unit pendidikan, bukan hanya di Sekolah Rakyat. Pemerataan pendidikan tidak hanya tentang jumlah sekolah dan murid, tetapi juga kesejahteraan keluarga, akses terhadap ilmu pengetahuan, kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, kualitas materi ajar, dan sebagainya,” tuturnya.
Menurut Lanoke, dukungan khusus bagi anak dari keluarga miskin tetap diperlukan. Namun, intervensi tersebut idealnya menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan secara keseluruhan. Dengan pendekatan tersebut, dukungan afirmatif kepada kelompok yang membutuhkan dapat berjalan beriringan dengan pemerataan kualitas pendidikan.
“Kualitas yang baik dari hal-hal ini semestinya bisa dinikmati oleh seluruh anak di Indonesia, terlepas dia sekolah di mana dan di sekolah apa,” tegas Lanoke.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang pemerintah sebagai pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas sekaligus menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Karena itu, menurut Lanoke, tantangan kebijakan pendidikan tidak hanya memastikan anak dari keluarga kurang mampu dapat bersekolah, tetapi juga memastikan mereka memperoleh pendidikan bermutu tanpa menghadapi stigma akibat latar belakang sosial dan ekonomi keluarganya. (NF)
