Penguatan tata kelola dan akuntabilitas lembaga ekonomi desa kembali menjadi sorotan di tengah kebutuhan akan model pemberdayaan yang adil dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah DIY (IAI DIY) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), upaya memperkuat Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes tidak hanya difokuskan pada aspek teknis pengelolaan, tetapi juga pada pembangunan ekosistem kolaboratif yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat hingga tingkat akar rumput.
Gagasan tersebut diwujudkan melalui agenda Seminar dan Workshop “Tata Kelola dan Sinkronisasi Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, yang diselenggarakan Sabtu (29/11) di Ruang Sidang Utama Gedung AR. Fachrudin A lantai 5, Kampus Terpadu UMY.
Dekan FEB UMY, Meika Kurnia Puji Rahayu, M.Si., Ph.D., dalam sambutannya menegaskan bahwa BUMDes dan koperasi desa telah menjadi isu yang semakin dekat dengan berbagai kalangan, tidak hanya akuntan, tetapi juga praktisi bisnis dan para penggerak ekonomi lokal.
Ia menyampaikan bahwa kedua lembaga tersebut merupakan pilar penting dalam menguatkan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Menurut Meika, lembaga desa bukan hanya entitas ekonomi, melainkan instrumen pemberdayaan yang berpotensi membuka lapangan kerja dan memperkuat partisipasi warga.
“Potensi besar tersebut hanya dapat diwujudkan apabila tata kelolanya sehat, akuntabel, transparan, dan memiliki sinkronisasi yang baik antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes,” ujarnya.
Meika juga menekankan pentingnya kehadiran profesi akuntansi dalam proses pendampingan. Ia menegaskan bahwa forum ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan ruang kerja kolektif untuk menghasilkan langkah nyata.
“Ini bukan sekadar seremonial kerja sama, tetapi benar-benar akan diwujudkan dalam program nyata berupa pendampingan, pelatihan, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, penguatan tata kelola, dan pengembangan model bisnis yang berkelanjutan,” jelasnya.
Kolaborasi antara UMY dan IAI DIY ini dipertegas melalui penandatanganan Memorandum of Action, sebagai simbol komitmen jangka panjang untuk menghadirkan tata kelola desa yang lebih profesional dan berdampak bagi masyarakat.
Ketua IAI Wilayah DIY, Dr. Hardo Basuki, menyampaikan bahwa seminar dan workshop ini dirancang untuk menghasilkan kerangka penguatan yang komprehensif. Ia mengapresiasi para narasumber, akademisi, dan peserta yang hadir sembari menegaskan urgensi agenda ini dalam mendorong arah baru penguatan sektor publik berbasis desa.
Hardo menilai bahwa kegiatan ini menjadi ruang bersama dalam merumuskan strategi konkret bagi tata kelola ekonomi desa.
“Acara ini diselenggarakan dalam kombinasi seminar dan workshop agar dapat membahas secara komprehensif arah kebijakan pemerintah terkait penguatan sektor publik melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa forum ini diharapkan menghasilkan keluaran yang aplikatif.
“Harapannya, para peserta dapat merumuskan rekomendasi yang praktis serta model kolaborasi yang dapat diadaptasikan oleh perangkat pendamping, pelaku ekonomi desa, dan pemerintah desa dalam memperkuat ekonomi masyarakat,” tegas Hardo. (ID)
