Wacana pemotongan gaji menteri sebesar 25 persen yang disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mendapat respons dari kalangan akademisi. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Imamudin Yuliadi, menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang tepat arah di tengah tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian meningkat.
“Pemotongan gaji pejabat merupakan salah satu bentuk kebijakan yang berdampak luas karena memberikan contoh nyata penghematan dan efisiensi anggaran negara,” ujar Imamudin pada Selasa (7/4).
Sebelumnya, Purbaya menyatakan tidak keberatan jika gajinya sebagai Menteri Keuangan dipotong, bahkan memproyeksikan besaran potongan hingga 25 persen. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Bagi Imamudin, wacana ini tidak semata-mata berkaitan dengan besaran penghematan yang dihasilkan. Lebih dari itu, pemotongan gaji pejabat memiliki nilai simbolik yang kuat dalam membangun kepercayaan publik.
“Langkah ini menunjukkan bahwa upaya efisiensi tidak hanya dibebankan kepada masyarakat, tetapi dimulai dari jajaran pemerintah. Dalam situasi ketika daya beli masyarakat sedang tertekan, sinyal seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara,” imbuhnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi melalui pemotongan gaji pejabat saja tidak cukup untuk mengatasi tekanan fiskal yang lebih luas. Imamudin secara tegas menolak opsi penambahan utang luar negeri sebagai solusi atas defisit APBN yang melebar.
Menurutnya, sebagian besar utang luar negeri Indonesia berdenominasi mata uang asing. Ketika nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, beban utang yang ada secara otomatis meningkat dalam nilai rupiah. Penambahan utang baru dalam kondisi tersebut justru berpotensi memperbesar risiko fiskal jangka menengah.
Sebagai alternatif, Imamudin mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pengembalian aset negara dari praktik korupsi. Ia menilai potensi ini selama ini belum dimaksimalkan dalam perhitungan fiskal, padahal dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif dalam situasi darurat.
Ia juga mendukung langkah efisiensi belanja yang telah dilakukan pemerintah, seperti pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan pengetatan pencairan dana pembangunan. Ke depan, langkah tersebut dinilai perlu diperluas, termasuk dengan meninjau kembali program-program strategis yang belum memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah perlu semakin selektif dalam memanfaatkan anggaran negara. Dalam situasi seperti ini, penghematan signifikan pada sektor nonprioritas menjadi langkah yang tidak dapat dihindari,” pungkasnya. (ID)
