MEMBACA REALITAS SOSIAL DAN TRANSFORMASI BUDAYA

Oleh: Puji Qomariyah, M.Si

Pernahkah bertanya, mengapa kita antre membeli kopi dengan sabar, tapi mudah sekali menerobos lampu merah di jalan? Atau mengapa berita duka seseorang di media sosial ramai dikomentari, sementara pengemis di pinggir jalan seolah tak tampak? Mengapa gunung sampah tetap menjulang meski insinerator telah dibangun? Dan mengapa kemiskinan seolah menjadi warisan turun-temurun yang tak kunjung usai?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar renungan, tapi menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa dibalik setiap persoalan yang tampak teknis, selalu ada dimensi sosial. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan menyelesaikan masalah jika kita abai pada manusia dengan segala kompleksitas nilai, budaya dan relasi kuasanya.

Indonesia dengan segala kompleksitasnya adalah laboratorium sosial yang hidup. Ambil contoh permasalahan sampah. Pendekatan teknokratis akan sibuk membangun insinerator atau menyediakan lebih banyak Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, gunung-gunung sampah tetap menjulang. Mengapa?

Karena masalah sampah adalah soal pranata sosial dan budaya. Membuang sampah sembarangan adalah pilihan paling mudah dan murah bagi individu. Dan ketika pilihan mudah itu dipilih secara massal, bukan lagi persoalan moral individu, melainkan menjadi pola kolektif yang mengakar.

Perilaku memilah sampah atau tidak, bukan semata soal kesadaran individu, tapi soal habitus, yaitu konsep yang oleh Pierre Bourdieu sebagai skema mental dan kebiasaan yang tertanam dalam diri kita di lingkungan sosial. Jika lingkungan sekitar dan tokoh panutan tak pernah memilah sampah, jika sistem pengangkutan sampah tetap mencampur sampah organik dan anorganik, maka habitus untuk peduli lingkungan tak akan pernah terbentuk.

Karena itu solusinya bukan hanya edukasi normatif harus buang sampah pada tempatnya, tetapi intervensi pada ranah sosial dan simbolik, dengan mengubah infrastruktur kota agar mengajari warganya, menciptakan norma sosial baru melalui keteladanan tokoh masyarakat, serta mendorong produsen untuk bertanggung jawab atas siklus hidup produknya. Sampah adalah realitas sosial, bukan sekadar tumpukan material. Dan realitas sosial hanya bisa diubah jika kita memahami logika yang bekerja didalamnya.

Bagaimana dengan kemiskinan? Pemerintah boleh saja mencetak uang bantuan sosial atau melatih keterampilan kerja secara massal. Akan tetapi, jika struktur sosialnya timpang, jika akses terhadap modal, pendidikan dan jaringan sosial hanya dimiliki oleh segelintir elit, maka kemiskinan akan terus direproduksi dari generasi ke generasi.

Karl Marx mengingatkan kita bahwa kemiskinan sering kali bukan akibat dari kemalasan individu, melainkan akibat dari relasi kuasa yang timpang. Ada kepentingan kelas tertentu yang diuntungkan dengan tetap adanya kelompok marjinal sebagai cadangan tenaga kerja murah. Dalam logika ini, kemiskinan adalah fungsional bagi mereka yang berada di puncak piramida kekuasaan.

Max Weber memperluas bahwa kemiskinan tak hanya soal ekonomi (kelas), tetapi juga soal status (kehormatan sosial) dan kekuasaan (pengaruh politik). Miskin seringkali tidak hanya kekurangan uang, tetapi juga terstigma dan tidak punya suara dalam pengambilan keputusan. Mereka menjadi the voiceless, mereka yang tak didengar.

Karena itu pengentasan kemiskinan tak cukup dengan bansos. Harus ada perubahan struktural yang membuka akses dan memberikan suara kepada yang tak bersuara. Bukan karena kasihan, tetapi karena keadilan. Kemiskinan adalah kegagalan struktur, bukan sekadar kegagalan individu.

Transformasi Budaya ala Walisongo

Untuk memperkuat pemahaman bahwa perubahan sosial mungkin dilakukan secara damai dan efektif, kita bisa menengok sejarah sendiri. Penyebaran agama Islam di Jawa oleh para Walisongo adalah bukti nyata betapa pemahaman tentang struktur sosial dan budaya mampu menciptakan transformasi besar tanpa kekerasan.

Para Wali tidak datang dengan pedang atau serta-merta menghancurkan tradisi yang ada. Mereka bertindak layaknya mereka yang memahami peta sosial masyarakat Jawa saat itu, yang masih kental dengan pengaruh Hindu-Buddha. Mereka menggunakan pendekatan akulturasi, dengan mengadopsi instrumen kebudayaan lokal dan mengisinya dengan nilai-nilai baru.

Sunan Kalijaga, misalnya tidak melarang pertunjukan wayang yang digemari masyarakat. Bahkan  wayang digunakan sebagai sarana menyampaikan ajaran Islam. Cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana tetap dimainkan, tetapi secara perlahan disisipi nilai-nilai ketauhidan dan moral Islam. Tokoh punakawan (Semar, Gareng, Petruk, Bagong) yang dekat dengan rakyat jelata dijadikan sebagai penyampai pesan-pesan spiritual. Ini adalah strategi komunikasi yang cerdas, menggunakan medium yang dikenal untuk menyampaikan pesan baru.

Ketika membangun masjid, tidak meniru arsitektur Timur Tengah. Masjid Agung Demak dengan atap tumpang tiga adalah adopsi dari bentuk pura Hindu. Dalam tradisi Hindu, atap bersusun menunjukkan stratifikasi sosial. Dengan mengadopsi bentuk ini, Walisongo mengirimkan pesan sosial bahwa Islam adalah agama yang egaliter, merangkul semua lapisan masyarakat tanpa kasta.

Tradisi selamatan untuk orang meninggal yang awalnya diisi dengan perjudian dan mantra, diubah menjadi tahlilan yang diisi dengan doa, dzikir dan sedekah. Sunan Bonang juga menggubah gamelan bernuansa Hindu menjadi iringan musik yang melantunkan dzikir, menciptakan tembang Tombo Ati yang abadi hingga kini.

Apa yang dilakukan Walisongo ini adalah rekayasa sosial berbasis kearifan lokal, dengan membaca realitas sosial (way of life masyarakat), memahami struktur kekuasaan (keraton), dan menggunakan institusi sosial (kesenian, tradisi) sebagai kendaraan perubahan. Ini membuktikan bahwa perubahan sosial yang langgeng hanya bisa dicapai jika kita memahami dan menghormati budaya masyarakat, bukan dengan memaksanya dari luar.

Membaca Realitas untuk Bertindak Lebih Bijak

Setiap persoalan sosial, dari  sampah yang menggunung, kemiskinan yang mewaris, atau kegagalan berbagai program pembangunan selalu berakar pada cara kita memahami manusia dan relasinya. Kita terlalu sering tergoda pada solusi cepat yang tampak canggih: insinerator untuk sampah, bansos untuk kemiskinan, pelatihan untuk pengangguran. Padahal dibalik semua itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar yang jarang kita ajukan: mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan? Logika sosial apa yang bekerja? Nilai dan keyakinan apa yang menggerakkan mereka?

Ilmu tentang kehidupan bersama mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru memberi solusi sebelum memahami masalah. Kita diajak untuk melihat realitas dari sudut pandang mereka yang mengalami, bukan hanya dari menara gading perencana kebijakan. Kita diingatkan bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan dari luar, tetapi harus tumbuh dari dalam dengan menghormati apa yang sudah ada.

Dari Walisongo kita belajar bahwa transformasi besar justru terjadi ketika kita menghargai budaya setempat, bukan ketika kita menghancurkannya. Bahwa wayang tidak perlu dihilangkan, cukup diisi makna baru. Bahwa tradisi tidak perlu dimusnahkan, cukup diluruskan tujuannya. Ini adalah kearifan yang relevan untuk Indonesia hari ini yang sedang bergulat antara mempertahankan identitas dan membuka diri terhadap perubahan.

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan yang seringkali buta budaya, ditengah gegap-gempita teknologi yang seringkali lupa pada manusia, kita membutuhkan perspektif yang mampu melihat realitas secara utuh. Bukan untuk menjadi pengkritik yang hanya pandai mencela, tetapi untuk menjadi bagian dari solusi yang lebih manusiawi.

Memahami dunia bukan tujuan akhir. Melangkah untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik, dengan bijak, dengan hormat pada kearifan lokal, dan dengan keberpihakan pada yang lemah, adalah panggilan kita bersama. Kita perlu terus belajar membaca realitas, tanpa harus merasa paling pintar, tanpa harus menggurui, tetapi dengan kerendahan hati bahwa setiap persoalan sosial adalah cermin yang mengajak kita untuk terus bertanya dan terus belajar.

Puji Qomariyah, M.Si

Dosen Sosiologi dan Mahasiswa Doktoral Sosiologi Pendidikan SPS-IP UNY