Hasil Pencarian: FH UMY

Pakar UMY Dorong ASEAN Bentuk Satuan Tugas Bersama Hadapi Scam Center Lintas Negara

21 August 2026 UMY,FH UMY

Penanganan scam center lintas negara membutuhkan mekanisme kerja sama yang mampu bergerak secepat pola kejahatan siber itu sendiri. Pakar Hukum Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Yordan Gunawan, S.H., MBA., M.H., Ph.D., mendorong penguatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, khususnya melalui koordinasi langsung antaraparat penegak hukum dan pertukaran informasi secara cepat.

Indonesia Desk Dibentuk di Kamboja, Pakar UMY Soroti Batas Yurisdiksi Penanganan Online Scam

20 August 2026 UMY,FH UMY

Pemerintah Indonesia dan Kamboja membentuk Indonesia Desk di Markas Besar Kepolisian Nasional Kamboja untuk memperkuat koordinasi penanganan kejahatan online scam yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI). Pembentukan Indonesia Desk tersebut merupakan salah satu hasil kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno ke Phnom Penh, Kamboja, pada 27–29 Juli 2026.

Kebakaran Bromo Capai 942 Hektare, Pakar UMY Soroti Penegakan Hukum Lingkungan

13 August 2026 UMY,FH UMY

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terus meluas. Hingga Rabu (12/8/2026), sekitar 942 hektare kawasan dilaporkan terdampak kebakaran. Sejumlah akses wisata Bromo pun ditutup sementara untuk mendukung proses penanganan dan menjaga keselamatan pengunjung. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab masih dalam penelusuran.

Bonus Hari Raya Ojol Tidak Wajib Secara Hukum Meski Berstatus UMKM

11 July 2026 UMY,FH UMY

Polemik mengenai kewajiban pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) kembali mencuat setelah Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa aplikator tetap memiliki tanggung jawab memberikan BHR kepada mitra pengemudi. Namun, Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, M.Hum., menilai kewajiban tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mengikat.

Komisi Ojol dan Aplikator Diperdebatkan, Pakar UMY Tekankan Prinsip Keadilan dalam Kemitraan

11 July 2026 UMY,FH UMY

Skema penetapan tarif dan potongan komisi dalam kemitraan antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator dinilai sah secara hukum. Namun, mekanisme tersebut masih menyisakan persoalan mengenai keadilan pembagian hasil bagi para mitra pengemudi. Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, M.Hum.

Korupsi Hambat Pemenuhan HAM, Ketua MHH PWA DIY Dorong Gerakan Antikorupsi di Lingkungan 'Aisyiyah

27 June 2026 UMY,FH UMY

Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Wilayah ’Aisyiyah (PWA) Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus Dosen FH UMY Dr. Isti'anah ZA, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi dan Diskusi Panel bertajuk “Kesadaran Hak Asasi Manusia sebagai Kunci Pemberdayaan Perempuan” yang digelar di Aula DPD RI DIY, Sabtu (27/6).

Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung, Guru Besar UMY Tekankan Hak Pemulihan Korban

25 June 2026 UMY,FH UMY

Kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang perempuan berinisial YTR (29) oleh kekasihnya sendiri, Taufik Hidayat (30), menyita perhatian publik. Menanggapi kasus tersebut, Guru Besar Bidang Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum., menilai terdapat dua aspek pidana utama yang harus menjadi fokus penyidikan, yakni dugaan perampasan kemerdekaan dan penganiayaan berat.

FH UMY Buka Program Doktor Hukum, Fokus pada Pengembangan Hukum dan Teknologi

18 June 2026 UMY,FH UMY,Doktor Hukum UMY

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) resmi membuka Program Doktor Hukum (S3) dengan fokus pengembangan keilmuan Hukum dan Teknologi (Law and Technology). Program ini dirancang untuk menjawab tantangan dunia hukum yang semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan ruang siber.

Kepemimpinan Bisnis Tidak Cukup Berlandaskan Hukum, Alumni UMY Tekankan Pentingnya Etika

13 June 2026 UMY,FH UMY,.Magister Hukum

Integritas dan pemahaman hukum menjadi bekal penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan alumni Program Studi Hukum Program Magister Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pemilik PT. Indonesia Plafon Semesta, Adit Setiawan, S.H., M.H., CBL., dalam acara Kuliah Umum Bersama Alumni yang diselenggarakan di Gedung Pascasarjana UMY, Sabtu (13/6).

Judi Online Sulit Diberantas, Dosen Hukum UMY Nilai Penegakan Hukum Belum Maksimal

22 May 2026 UMY,FH UMY

Maraknya praktik judi online (judol) di Indonesia dinilai bukan semata-mata persoalan teknologi yang sulit dikendalikan, melainkan juga mencerminkan belum optimalnya penegakan hukum. Fenomena ini menjadi alarm serius atas lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas perjudian digital yang terus berkembang dan menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

Anak PMI di Penang Sulit Akses Sekolah, Dosen UMY Dorong Perlindungan Hukum

11 May 2026 UMY,FH UMY

Anak-anak hasil perkawinan tidak tercatat di kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia masih menghadapi persoalan serius. Tidak hanya kesulitan memperoleh dokumen kewarganegaraan, sebagian dari mereka juga terhambat mengakses pendidikan formal hingga layanan kesehatan akibat status administrasi orang tua yang tidak jelas. Kondisi tersebut banyak ditemukan di Penang, Malaysia, terutama pada keluarga PMI yang hidup tanpa dokumen resmi maupun menikah siri selama bekerja di luar negeri.

Pakar HAM UMY Minta Aturan Ketat soal Hak Hapus Jejak Digital di RUU HAM

08 May 2026 UMY,FH UMY

Usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, terkait hak penghapusan jejak digital dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) HAM dinilai perlu diatur secara ketat agar tidak disalahgunakan. Kebijakan ini dinilai berpotensi melindungi hak individu, tetapi juga menyimpan risiko apabila tidak disertai batasan yang jelas.

Kuota Internet Hangus Dinilai Sah secara Hukum, Transparansi Operator Jadi Sorotan

07 May 2026 UMY,FH UMY

Fenomena kuota internet yang hangus meskipun belum sepenuhnya digunakan masih menjadi keluhan banyak masyarakat. Dalam praktiknya, tidak sedikit pengguna merasa dirugikan karena kuota yang telah dibeli hilang setelah masa aktif berakhir, meskipun sisa pemakaian masih tersedia.

Pakar UMY: Penataan Ulang Peradilan Militer Krusial untuk Kepastian Hukum

05 May 2026 UMY,FH UMY

Penataan ulang batas kewenangan peradilan militer mendesak untuk dilakukan dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dinilai penting guna memastikan prinsip negara hukum berjalan konsisten dan memperjelas arah demokrasi konstitusional.

Uji Materi UU Peradilan Militer, Ketidakjelasan Yurisdiksi Jadi Sorotan

02 May 2026 UMY,FH UMY

Ketidakjelasan batas kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum kembali menjadi sorotan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi, Selasa (28/4). Permohonan dalam perkara Nomor 260/PUU-XXIII/2025 menyoroti sejumlah ketentuan yang dinilai membuka ruang penafsiran luas terhadap kewenangan peradilan militer dalam mengadili berbagai tindak pidana.

UU PPRT Disahkan, Dosen UMY Soroti Tantangan Implementasi dan Pengawasan

25 April 2026 UMY,FH UMY

Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja domestik yang selama ini berada dalam posisi rentan. Regulasi ini tidak hanya menutup kekosongan hukum, tetapi juga merepresentasikan implementasi prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Akta Cerai Ditahan karena Nafkah Iddah, Pakar UMY: Sah tapi Tak Bisa Digeneralisasi

21 April 2026 UMY,FH UMY

Kebijakan Pengadilan Agama (PA) Surabaya yang menahan akta cerai bagi mantan suami yang belum menunaikan nafkah iddah menuai perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Muchammad Ichsan, menilai kebijakan tersebut dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam, namun tidak boleh diterapkan secara umum tanpa mempertimbangkan konteks setiap perkara.

DUHAM Online Diluncurkan, Komnas HAM Permudah Akses Keadilan Masyarakat

17 April 2026 UMY,FH UMY

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui digitalisasi layanan. Dalam kegiatan yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (16/4), Komnas HAM menyosialisasikan prosedur pengaduan yang kini semakin mudah diakses.

Dosen UMY: Tanpa Jaminan Keamanan Data, Korban Pelanggaran HAM Enggan Melapor

17 April 2026 UMY,FH UMY

Digitalisasi layanan pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menghadapi tantangan besar. Selain keterbatasan infrastruktur teknologi, persoalan keamanan data pribadi menjadi hambatan utama bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

FGD FH UMY–Komnas HAM Bahas Situasi HAM di DIY, Libatkan Publik

17 April 2026 UMY,FH UMY

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Kamis (16/4). Kegiatan ini merupakan bagian dari Forum Konsultasi Publik terkait situasi hak asasi manusia (HAM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tragedi Prajurit TNI dalam Misi Perdamaian, UMY Soroti Pelanggaran Konvensi Jenewa

08 April 2026 UMY,FH UMY

Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali terluka saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Insiden tersebut terjadi akibat ledakan di dalam fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di dekat El Adeisse, Lebanon Selatan, pada Jumat (3/4).

Kejagung Periksa Kajari Karo: Pakar Hukum UMY Tekankan Sanksi Tegas dan Transparansi

07 April 2026 UMY,FH UMY

Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menarik dan memeriksa Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Danke Rajagukguk, beserta jajarannya buntut vonis bebas Amsal Sitepu menjadi momentum krusial bagi integritas korps Adhyaksa. Menanggapi hal ini, pakar hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengingatkan bahwa proses pemeriksaan ini harus bermuara pada akuntabilitas yang nyata.

Pengamat: Struktur Perjanjian ART Indonesia-AS Tidak Mencerminkan Prinsip Timbal Balik

10 March 2026 UMY,FH UMY

Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 masih menjadi sorotan karena sejumlah ketentuannya dinilai berpotensi memengaruhi ruang kebijakan nasional serta berbagai sektor strategis ekonomi Indonesia.

Mahasiswa UMY Gagas ACONSHI, Strategi Hukum dan Teknologi untuk Atasi Kemiskinan Struktural di Lereng Merapi

20 February 2026 UMY,FH UMY,Fakultas Hukum UMY

Kemiskinan struktural masih membayangi sejumlah wilayah di lereng Gunung Merapi khususnya di Dusun Kaliurang Selatan, Desa Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di kawasan yang dikenal subur dan kaya sumber daya pertanian, yang selama ini menjadi sentra salak unggulan nasional berorientasi ekspor.

Pakar Hukum Nilai Penetapan Tersangka Kasus Hogi Tidak Tepat

03 February 2026 UMY,FH UMY

Penetapan status tersangka terhadap Hogi Minaya dalam kasus penjambretan yang berujung pada kematian pelaku dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY), Dr. King Faisal Sulaiman, menegaskan bahwa tindakan Hogi tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, baik sebagai kejahatan lalu lintas maupun bentuk tindak pidana lainnya.

Jaga Kepercayaan Publik, Penonaktifan Kapolresta Sleman Dinilai Proporsional

02 February 2026 UMY,FH UMY

Penonaktifan sementara Kapolresta Sleman, Kombes Pol. Edy Setyanto Erning Wibowo, oleh Mabes Polri dinilai sebagai langkah tepat dalam menjaga akuntabilitas institusi kepolisian. Kebijakan tersebut diambil menyusul polemik penanganan kasus yang menimpa Hogi Minaya dan dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan terhadap proses penegakan hukum yang menuai kontroversi sejak awal.

Kecelakaan Akibat Puntung Rokok, Mahasiswa FH UMY Uji Pasal UU LLAJ ke Mahkamah Konstitusi

24 January 2026 UMY,FH UMY

Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY), Muhammad Reihan Alfariziq, mengajukan uji materiil terhadap Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) ke Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut ditempuh setelah ia mengalami kecelakaan lalu lintas akibat puntung rokok pengendara lain yang dibuang saat berkendara.

Komitmen Benahi Legal Structure Hukum Indonesia, FH UMY Tembus Jajaran Terbaik Dunia

24 January 2026 FH UMY

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) menorehkan capaian prestisius dengan menembus peringkat 301-400 terbaik dunia. Ini dicatat oleh Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2026 untuk bidang Law.

Pasal Nikah Siri dalam KUHP Menuai Kontroversi, Pakar UMY Dorong Pengkajian Ulang

13 January 2026 UMY,FH UMY

Ketentuan pidana terkait praktik nikah siri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pakar Hukum Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Muhammad Khaeruddin Hamsin, Lc., LL.M., Ph.D., menilai pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir serta berbenturan dengan hukum agama yang telah lama hidup dan dipraktikkan di Indonesia.

Advisory Opinion ICJ 2024 Jadi Pijakan Hukum Nilai Legalitas Pendudukan Israel di Palestina

07 January 2026 UMY,FH UMY

Kebuntuan penegakan hukum internasional terhadap pendudukan Israel di wilayah Palestina kembali menjadi sorotan setelah International Court of Justice (ICJ) mengeluarkan advisory opinion pada 19 Juli 2024. Di tengah minimnya sanksi internasional serta berulangnya veto di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pendapat hukum ICJ tersebut dinilai menjadi salah satu pijakan paling penting bagi komunitas internasional dalam menilai legalitas pendudukan Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Pakar Hukum UMY: Tanpa Peradilan Independen, Kekuasaan Pemerintah Tak Terkontrol

10 December 2025 UMY,FH UMY

Independensi peradilan Indonesia kembali menjadi sorotan seiring melemahnya kemampuan lembaga hukum dalam membatasi kekuasaan negara. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Iwan Satriawan, MCL., menegaskan bahwa sistem peradilan yang tidak cukup berani menantang kebijakan eksekutif membuat kondisi negara hukum Indonesia semakin mengkhawatirkan.

Kebijakan Lingkungan Dinilai Gagal, Bencana Banjir Disebut Akibat Negara Abaikan Riset Ilmiah

10 December 2025 UMY,FH UMY

Kegagalan negara dalam mengelola lingkungan kembali mendapat sorotan tajam usai rangkaian banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berbasis riset ilmiah dianggap turut memperparah kerusakan ekosistem, sehingga memicu bencana yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat lintas generasi.

Tanpa Pembaruan Regulasi, Amnesti dan Abolisi Akan Terus Jadi Wilayah Abu-Abu

10 December 2025 UMY,FH UMY

Kritik terhadap penggunaan amnesti dan abolisi dalam kasus-kasus korupsi kembali menguat menyusul pemberian pengampunan kepada sejumlah tokoh yang tersangkut perkara besar. Kebijakan tersebut dinilai memperburuk keraguan publik terhadap independensi penegakan hukum dan menempatkan lembaga penegak hukum dalam posisi dilematis di tengah menguatnya pengaruh politik.

Efektivitas Tipikor Dipertanyakan, Eks Ketua KY Kritik Lemahnya Penegakan Hukum di Era Prabowo

10 December 2025 UMY,FH UMY

Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dinilai belum menunjukkan langkah signifikan dalam pemberantasan korupsi. Mantan Ketua Komisi Yudisial, Dr. Suparman Marzuki, menilai bahwa berbagai proses hukum seperti pengembalian kerugian negara hingga konsistensi putusan pengadilan belum menampakkan perbaikan berarti dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Wakil Ketua KPK: Revisi UU Ubah Pola Kerja, Tantangan Kini Lebih Teknis

10 December 2025 UMY,FH UMY

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui bahwa revisi undang-undang telah mengubah pola kerja lembaga antikorupsi tersebut, meski kewenangan inti secara hukum tetap utuh. Wakil Ketua KPK RI, Dr. Fitroh Rohcahyanto, S.H., M.H., menyatakan bahwa dinamika penegakan hukum berubah karena faktor struktural, sehingga tantangan pemberantasan korupsi saat ini lebih banyak berkaitan dengan kapasitas teknis dan adaptasi prosedural lembaga.

Pejabat Strategis Paling Rentan Korupsi, Wakil Ketua KPK Ingatkan Mahasiswa UMY Soal Integritas

10 December 2025 UMY,FH UMY

Jabatan strategis dalam pemerintahan dinilai memiliki potensi terbesar terhadap praktik korupsi apabila tidak diimbangi dengan integritas dan akuntabilitas yang kuat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Dr. Fitroh Rochahyanto, S.H., M.H., dalam “Kuliah Umum Anti Korupsi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Amphiteater E8 Djarnawi Hadikusuma UMY, Senin (8/12).

Wakil Ketua KPK: Perbaikan Integritas Tak Bisa Hanya Andalkan Penindakan

10 December 2025 UMY,FH UMY

Wakil Ketua KPK RI, Dr. Fitroh Rohcahyanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa upaya memperbaiki integritas bangsa tidak dapat hanya bertumpu pada penindakan hukum. Menurutnya, akar persoalan korupsi terletak pada budaya dan karakter yang terbentuk sejak dini. Ia menyebut Generasi Z sebagai “Great Generation” yang akan menentukan apakah masa depan Indonesia menjadi bangsa yang bersih atau justru sebaliknya, asalkan dibekali pemahaman integritas yang kuat.

KPK: Kampus Harus Jadi Garda Terdepan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

10 December 2025 UMY,FH UMY

Kampus kini tidak lagi dipandang sekadar sebagai ruang akademik, melainkan sebagai titik awal yang paling strategis dalam upaya pemberantasan korupsi nasional. Wakil Ketua KPK RI, Dr. Fitroh Rohcahyanto, S.H., M.H., menegaskan bahwa masa depan integritas bangsa sangat ditentukan oleh budaya yang dibangun di lingkungan pendidikan tinggi.

Pakar UMY Soroti Penyalahgunaan Istilah Rehabilitasi dalam Kasus Pengampunan Presiden

28 November 2025 UMY,FH UMY

Isu rehabilitasi kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada sejumlah individu yang sebelumnya telah diputus bersalah oleh pengadilan, termasuk mantan Dirut PT ASDP, Ira Puspitadewi.

Tambang di Pulau Kecil Tidak Berlandaskan Hukum, Pencabutan IUP Raja Ampat Dinilai Tepat

20 November 2025 UMY,FH UMY

Pencabutan empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat dinilai sebagai keputusan yang tepat dan sejalan dengan ketentuan hukum nasional. Langkah tersebut sekaligus mengingatkan bahwa pulau kecil memiliki aturan pemanfaatan khusus, sehingga kegiatan pertambangan sejatinya tidak boleh diberikan izin sejak awal.

Dosen UMY Nilai Sejumlah Ketentuan Revisi KUHAP Bertentangan dengan UUD 1945

19 November 2025 UMY,FH UMY

Pengesahan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh DPR memunculkan perdebatan luas terkait potensi bertambahnya kewenangan aparat penegak hukum tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Aturan baru ini dinilai menghadirkan sejumlah ketentuan yang berpotensi bertabrakan dengan prinsip-prinsip konstitusional, terutama terkait penyadapan, penahanan, dan penyitaan yang dapat dilakukan tanpa kontrol peradilan yang kuat.

UMY Resmikan Ruang Sidang MK ke-69, Akses Peradilan Kini Lebih Dekat bagi Warga DIY

14 November 2025 UMY,FH UMY

Dalam laporannya, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Dr. Nanang Subakti, S.E., M.S.E., menyampaikan bahwa pembangunan Ruang Sidang MK di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) merupakan hasil kerja sama antara MK RI dan Fakultas Hukum (FH) UMY yang telah dirintis sejak tahun lalu. Mini Courtroom tersebut menjadi fasilitas ke-69 yang diresmikan MK dengan skema kerja sama, di mana penyediaan jaringan internet sepenuhnya ditanggung oleh UMY.

Saldi Isra di UMY: Hakim Harus Tahan Intervensi, “No Viral No Justice” Tak Berlaku untuk MK

14 November 2025 UMY,FH UMY

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Prof. Dr. Saldi Isra, M.P.A., menegaskan pentingnya independensi dan ketahanan hakim terhadap berbagai bentuk intervensi, mengingat besarnya kewenangan yang dimiliki MK. Hal tersebut disampaikannya dalam Dialog Konstitusi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat (14/11), yang dirangkaikan dengan peresmian Ruang Sidang MK di Fakultas Hukum (FH) UMY.

Ketua MK Resmikan Ruang Sidang di UMY, Dorong Warga DIY Gugat Hak Konstitusional Tanpa Harus ke Jakarta

14 November 2025 UMY,FH UMY,Ketua MK RI

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Dr. Suhartoyo, bersama Wakil Ketua MK RI, Prof. Saldi Isra, meresmikan Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (14/11). Fasilitas yang berada di lantai dasar Gedung E5 tersebut menjadi ruang sidang jarak jauh yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan perkara konstitusi tanpa harus datang langsung ke Jakarta.

UMY Ingatkan Pemerintah: RUU KKS Berisiko Tumpang Tindih dan Mengancam Kebebasan Digital

10 November 2025 UMY,FH UMY

Pemerintah dan DPR kini tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS). Namun, langkah tersebut mendapat catatan kritis dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LLM. Menurutnya, pembentukan RUU ini belum memiliki urgensi yang kuat karena sejumlah aturan sektoral, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebenarnya sudah cukup mengatur isu-isu terkait keamanan digital.

Pemerintah Harus Kembalikan Kepercayaan Publik Melalui Transparansi dan Tata Kelola yang Baik

10 November 2025 UMY,FH UMY

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penerapan tata kelola yang baik (good governance) sebagai fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Mahasiswa Hukum UMY Terpilih Jadi Google Ambassador, Bawa Inovasi Digital dari Desa ke Dunia

17 October 2025 UMY,FH UMY

Di era digital yang berkembang pesat, kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi tidak lagi menjadi monopoli mahasiswa jurusan teknik atau informatika. Kini, hampir semua bidang dituntut untuk beradaptasi dengan transformasi digital. Kondisi ini mendorong setiap individu untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi berbasis inovasi.

FH UMY dan Mindanao State University Teken MoA, Perkuat Kolaborasi Hukum Islam dan Perdamaian Asia Tenggara

10 October 2025 UMY,Mindanao State University

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan College of Law Mindanao State University (MSU), Filipina, resmi menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) sebagai langkah konkret memperkuat kerja sama akademik di bidang hukum Islam, pendidikan hukum komparatif, serta pengembangan riset dan pertukaran mahasiswa di kawasan Asia Tenggara.

MK Dinilai Abaikan Aspek Kualitas Pemimpin dengan Tolak Kenaikan Syarat Pendidikan Capres-Cawapres

02 October 2025 UMY,FH UMY

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak gugatan yang meminta agar syarat pendidikan minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dinaikkan dari lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi minimal Sarjana (S1). Putusan ini memunculkan beragam tanggapan, salah satunya dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., yang juga pakar Hukum Tata Negara.

Pakar HAM UMY Desak Investigasi Kasus Hilangnya Dua Demonstran

01 October 2025 UMY,FH UMY

Hilangnya dua demonstran, Reno Syachputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid, sejak Agustus lalu bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga menimbulkan dugaan adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Hingga kini keberadaan keduanya masih misterius, sementara ketiadaan informasi resmi dari negara membuat kasus ini semakin menimbulkan pertanyaan di masyarakat.

MK Putuskan Tapera Batal, Pakar UMY Ingatkan Pentingnya Prinsip Sukarela dalam Tabungan

01 October 2025 UMY,FH UMY

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatalkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Putusan ini mendapat sorotan luas karena berkaitan langsung dengan kehidupan para pekerja yang sebelumnya diwajibkan menyisihkan sebagian penghasilan untuk program tersebut. Dengan keputusan ini, potongan penghasilan pekerja untuk Tapera tidak lagi berlaku. Banyak pihak menilai langkah MK sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dasar warga negara agar tidak terbebani kewajiban tambahan di luar kemampuan mereka.

Pakar Hukum UMY: Penangkapan Aktivis Kamisan Yogyakarta Langgar Prinsip Konstitusi

30 September 2025 UMY,FH UMY

Penangkapan seorang aktivis Aksi Kamisan Yogyakarta yang kemudian dipindahkan ke Polda Jawa Timur memicu sorotan tajam dari kalangan akademisi. Dosen sekaligus pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Nanik Prasetyoningsih, M.H., menilai tindakan aparat tersebut tidak hanya bermasalah dari sisi hukum acara, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip-prinsip konstitusi dan demokrasi.

RUU BUMN Dinilai Berisiko Timbulkan Dualisme Akuntabilitas

30 September 2025 UMY,FH UMY

Rencana perubahan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN) yang tengah dibahas pemerintah dan DPR menuai perdebatan di kalangan akademisi. Salah satu sorotan datang dari dosen sekaligus pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Nanik Prasetyoningsih, M.H., yang menilai usulan perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN berpotensi menimbulkan masalah konstitusional dan kelembagaan.

Tanpa TGPF, Kepercayaan Publik pada Pemerintah Kian Terancam

22 September 2025 UMY,FH UMY

Keputusan Presiden Prabowo untuk tidak membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait Demonstrasi Agustus 2025 dinilai berpotensi memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun aparat penegak hukum. Pandangan ini disampaikan oleh pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. King Faisal Sulaiman, LLM., menanggapi sikap Presiden yang hanya mendukung tim independen bentukan enam lembaga HAM.

TGPF Saja Belum Cukup, DPR Perlu Bentuk Pansus Selidiki Demonstrasi Agustus

19 September 2025 UMY,FH UMY

Desakan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap kebenaran di balik demonstrasi Agustus 2025 semakin menguat, terlebih setelah peristiwa tersebut menelan korban jiwa hingga sepuluh orang. Menurut dosen dan pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr. King Faisal Sulaiman, LLM., TGPF saja tidak cukup. DPR RI dinilai juga perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi politik yang lebih luas.

RUU Anti-Flexing Berpotensi Multitafsir, Akademisi UMY Minta Kajian Mendalam

12 September 2025 UMY,FH UMY

Wacana pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Flexing yang diusulkan oleh anggota DPR Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, tengah menjadi sorotan publik. RUU ini dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap gaya hidup hedonistik dan budaya pamer kekayaan di media sosial yang dinilai dapat memicu kesenjangan sosial. Namun, sejumlah pihak menilai RUU ini belum mendesak untuk dibahas dan justru berpotensi membatasi kebebasan berekspresi warga negara.

Dugaan Pelanggaran HAM Saat Demo Disorot PBB, Pakar Hukum UMY Minta Pemerintah Bertindak Tegas

04 September 2025 UMY,FH UMY

Demonstrasi beberapa waktu lalu kembali menyisakan persoalan serius. Tidak hanya meninggalkan kericuhan dan kerusakan fasilitas umum, aksi massa tersebut juga menimbulkan dugaan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Situasi ini bahkan mendapat perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak pemerintah Indonesia melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan pelanggaran tersebut.

Pakar Hukum UMY Dorong Pengesahan RUU Perampasan Aset: DPR Tak Perlu Lagi Menunda

04 September 2025 UMY,FH UMY

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk segera mendorong pengesahan regulasi tersebut. Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Yeni Widowaty, M.Hum., menilai tidak ada alasan bagi legislatif untuk terus menunda, mengingat RUU ini telah lama dibahas.

Penonaktifan DPR Hanya Selamatkan Citra Parpol, Bukan Jawaban Masalah Bangsa

04 September 2025 UMY,FH UMY

Keputusan lima partai politik menonaktifkan sejumlah anggotanya di DPR RI, termasuk nama-nama populer seperti Uya Kuya, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni, dinilai hanya sebagai langkah meredam kemarahan publik. Namun, kebijakan ini dianggap tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja wakilnya di parlemen.

Pakar Hukum UMY: Penonaktifan Anggota DPR Bukan PAW, Masih Terima Tunjangan

04 September 2025 UMY,FH UMY

Penonaktifan lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yakni Adies Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Ahmad Sahroni oleh partai politik (parpol) masing-masing menuai sorotan publik. Kebijakan ini diambil menyusul pernyataan dan sikap mereka yang dinilai menyakiti hati rakyat.

Pakar Hukum Pidana UMY: Penjarahan Masuk Pencurian dengan Pemberatan, Ancaman 7 Tahun Penjara

02 September 2025 UMY,FH UMY

Aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah wilayah melahirkan fenomena baru yang menyita perhatian publik, yakni maraknya penjarahan. Beberapa rumah anggota DPR bahkan dilaporkan ikut menjadi sasaran, termasuk kediaman pejabat tinggi negara.

Pakar Hukum UMY: Polisi Pelindas Ojol Harus Dipidana, Kapolri Perlu Pertimbangkan Mundur

01 September 2025 UMY,FH UMY

Hukuman penempatan khusus (patsus) selama 20 hari bagi tujuh anggota Brimob yang melindas pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi 28 Agustus 2025 menuai kritik keras. Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., menilai sanksi tersebut tidak cukup dan kasus ini semestinya dibawa ke ranah pidana.

Ojol Tewas Terlindas Brimob, Pakar UMY: Aparat Tidak Boleh Kebal Hukum

30 August 2025 UMY,FH UMY

Peristiwa tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas mobil Brimob pada Kamis (28/8) memunculkan gelombang pertanyaan publik mengenai tanggung jawab negara, khususnya aparat penegak hukum, dalam melindungi warga negara. Dari perspektif hukum tata negara, kasus ini tidak sekadar persoalan pidana, tetapi juga menyangkut prinsip fundamental negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945.

Ramai Polemik Non-Muslim Jadi Petugas Haji, Ini Pandangan Pakar Hukum Islam UMY

30 August 2025 UMY,FH UMY

Rencana Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian yang disahkan DPR RI pada Selasa (26/8) memicu perdebatan di masyarakat. Salah satu poin yang ramai diperbincangkan di media sosial adalah diperbolehkannya non-muslim menjadi bagian dari kepengurusan dan penyelenggaraan haji.

Kasus Noel, Pakar UMY: Presiden Harus Tegas Copot Menteri yang Terjerat Korupsi

27 August 2025 UMY,FH UMY,Pakar UMY

Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel ‘Noel’ Ebenezer, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (20/8) lalu, menuai perhatian luas. Peristiwa ini juga menjadi sorotan tajam dari pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

PKM FH UMY Lakukan Kajian Hukum Atasi Tumpang Tindih Koperasi Merah Putih dan BUMDes

27 August 2025 UMY,FH UMY

Isu tata kelola ekonomi desa kembali mencuat sejak hadirnya program Koperasi Merah Putih (KMP) yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Program ini menargetkan pembentukan KMP di 80.000 desa di seluruh Indonesia. Namun, keberadaannya memunculkan polemik karena lingkup usaha yang dijalankan dianggap mirip dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang lebih dulu berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.

Royalti Musik Jadi Polemik, Pakar UMY Soroti Implikasi Hukum dan Perlindungan Konsumen

19 August 2025 UMY,FH UMY

Rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta kembali menjadi sorotan publik seiring maraknya pemberitaan mengenai kewajiban pembayaran royalti musik di ruang publik, seperti kafe, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar hukum pidana, menilai bahwa isu ini bukanlah hal baru, melainkan telah berlangsung sejak lama.

Dosen UMY Jadi Country Expert FIBAA Jerman, Bawa Suara Indonesia di Kancah Internasional

19 August 2025 UMY,FH UMY

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Salah satu dosennya dari Fakultas Hukum, Yordan Gunawan, S.H., MBA., M.H., Ph.D., dipercaya menjadi Country Expert dalam tim penilai akreditasi internasional FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), lembaga akreditasi ternama yang berbasis di Jerman.

Hadapi Krisis Lingkungan, Jimly Asshiddiqie Minta Penguatan Green Constitution di Indonesia

15 August 2025 UMY,FH UMY

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menegaskan pentingnya penguatan Green Constitution dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, konstitusi tidak hanya mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, tetapi juga hubungan antara manusia dan lingkungan. Hal ini ia sampaikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (14/8).

Sertifikat Tanah Elektronik Resmi Diterapkan, Pakar UMY Soroti Keamanan dan Keuntungannya

05 August 2025 FH UMY,UMY

Kebijakan transformasi sertifikat tanah ke bentuk elektronik menuai sorotan publik dalam beberapa pekan terakhir. Banyak masyarakat yang khawatir akan keamanan data, potensi penyalahgunaan sistem, hingga kesiapan infrastruktur digital. Namun, di balik kekhawatiran tersebut, sejumlah praktisi hukum justru melihat kemajuan ini sebagai langkah positif yang layak didukung.

Amnesti dan Abolisi: Kado Kemerdekaan dari Presiden Prabowo untuk Rekonsiliasi

02 August 2025 FH UMY,Fakultas Hukum UMY,UMY

Pemerintah Indonesia mengambil langkah signifikan menjelang Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada 1.116 narapidana, termasuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto, serta memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 2015-2016, Tom Lembong.

Polemik Amnesti Hasto Kristiyanto, Pakar UMY Khawatirkan Normalisasi Korupsi

02 August 2025 Fakultas Hukum UMY,FH UMY,UMY

Pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto kepada mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menimbulkan sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Menurutnya, keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan, terutama terkait dengan 1.115 orang lainnya yang juga mendapatkan amnesti bersamaan dengan Hasto.

Presiden Beri Abolisi kepada Tom Lembong: Sinyal Rekonsiliasi Politik dan Tantangan bagi Peradilan

02 August 2025 Fakultas Hukum UMY,FH UMY,UMY

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan (2015-2016), terkait kasus dugaan korupsi. Keputusan ini, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis (31/7), memicu berbagai tanggapan dari publik. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), memandang pemberian abolisi ini sebagai langkah politik Presiden sekaligus peringatan keras bagi lembaga peradilan.

Tak Cukup Nilai Tinggi, IMM Tekankan Pentingnya Soft Skill bagi Mahasiswa

11 July 2025 IMM UMY,FH UMY

Di tengah arus pendidikan tinggi yang semakin menekankan capaian akademik, ada satu kebutuhan krusial yang tak bisa dipenuhi hanya dari ruang kelas: "Penguatan soft skill". Perguruan tinggi memang berfungsi sebagai tempat mengasah hard skill seperti keterampilan teknis, logika akademik, dan kemampuan berpikir sistematis. Namun, untuk menjadi pribadi yang utuh dan siap menghadapi tantangan masyarakat, mahasiswa juga dituntut menguasai kemampuan interpersonal, kepemimpinan, serta kepekaan sosial.

Hukum Tak Berpihak: Ketika Pembela Lingkungan Dibungkam

09 July 2025 Pakar hukum lingkungan UMY,FH UMY,Fakultas Hukum UMY,UMY

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Di satu sisi, kerusakan ekologi terus berlangsung; mulai dari kebakaran hutan, penebangan liar, hingga eksploitasi lahan secara brutal oleh sejumlah pihak. Namun di sisi lain, para pembela lingkungan, termasuk akademisi dan saksi ahli, justru menghadapi tekanan balik berupa gugatan hukum saat mereka menyampaikan fakta dan data ilmiah di pengadilan.

FH UMY Kuatkan Pilar Gerakan Mahasiswa, Dorong Kampus Jadi Ruang Intelektual yang Berdampak

23 June 2025 Fakultas Hukum UMY,FH UMY

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) kembali menunjukkan komitmennya dalam merawat dinamika intelektual dan gerakan mahasiswa progresif melalui kegiatan Leadership Training Lembaga Kemahasiswaan, yang diselenggarakan pada Sabtu (21/06) di UMY Student Dormitory.

FH UMY Gelar Kuliah Umum, Hadirkan Praktisi Hukum Kupas Tuntas Peran Kurator dalam Kepailitan

17 June 2025 krisis moneter,kurator hukum,Fakultas Hukum UMY,Hukum UMY,UMY

Babak baru sejarah kepailitan di Indonesia dimulai sejak krisis moneter 1997–1998. Krisis tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok drastis, suku bunga melambung tinggi, krisis likuiditas, inflasi yang tidak terkendali, serta ketidakstabilan politik dan sosial. Kondisi ini membuat perekonomian nasional terguncang. Banyak perusahaan kolaps dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo.

Belajar dari Polemik Warung Widuran, Apa Yang Dilanggar?

17 June 2025 ayam goreng widuran,dosen FH UMY,Fakultas Hukum UMY,FH UMY

Berjualan sejak 1973, Ayam Goreng Widuran Solo akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Bukan tanpa alasan warung ini menjadi viral di media sosial, lantaran pengakuan pihak manajemennya yang mengatakan bahwa Warung Ayam Goreng Widuran ini menjual produk non halal. Ditambah lagi pengakuan dari beberapa konsumen berhijab, yang juga mengaku tidak mendapatkan peringatan atau teguran dari pihak warung pada review Google Maps dan media sosial.

Putusan MK Tentang Pendidikan 9 Tahun Gratis Merata, Pakar Hukum UMY: Jangan Sampai Ada Diskriminasi Kepada Sekolah Swasta

05 June 2025 pakar hukum tata negara UMY,fakultas hukum UMY

Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa hari lalu mengabulkan uji materi yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan gratis selama 9 tahun bagi seluruh anak di Indonesia. Putusan ini sontak menjadi angin segar bagi cita-cita keadilan pendidikan. Namun di sisi lain, juga membuka babak baru tantangan besar bagi pemerintah dalam implementasinya, khususnya penyelarasan dengan sekolah swasta

Diklat Paralegal PKBH FH UMY dan PWA DIY Resmi Ditutup, Peserta Dapat Gelar CPLA

13 January 2025 PKBH UMY,FH UMY,PWA DIY

Setelah dilaksanakan selama dua hari pada Sabtu-Minggu (11-12 Januari 2025) di Gedung AR Fakhruddin A, lantai 5 UMY, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal yang diadakan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) bekerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (MHH PWA DIY) resmi ditutup.

Rintis Desa Budaya, Mahasiswa UMY Lestarikan Kesenian di Argorejo

14 September 2024 UMY,PPK Ormawa UMY,Pengabdian Mahasiswa UMY,IMM UMY,FH UMY,IMM FH UMY

Pelestarian budaya di beberapa daerah dirasa semakin penting, semenjak munculnya anggapan bahwa generasi muda sudah tidak tertarik meneruskan warisan seni dan budaya di daerahnya. Ini menjadikan regenerasi pelaku seni dan budaya menjadi lambat yang disebabkan oleh pergeseran minat akibat globalisasi hingga kurangnya wadah dan fasilitas bagi generasi muda. Desa Argorejo di Sedayu, Bantul yang dikenal atas kesenian tradisional seperti Karawitan dan Jathilan pun mengalami permasalahan serupa.

Pakar Hukum Tata Negara UMY Soroti Pembangkangan Konstitusi Oleh DPR RI

23 August 2024 pakar UMY,FH UMY,PKBH UMY,UMY,Jokowi,DRP,Baleg DPR,UU Pilkada

Indonesia sedang dihebohkan dengan adanya perubahan UU Pilkada yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan UU Pilkada tersebut dilihat tidak sejalan dengan putusan MK (Mahkamah Konstitusi) Nomor 60/PUU-XXII/2024/ dan lebih memilih untuk mengadopsi putusan MA (Mahkamah Agung). Hal ini pun menuai banyak kontra, sebab sikap DPR yang tidak mengindahkan putusan MK dinilai sebagai salah satu bentuk pembangkangan konstitusi, oleh pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Jaga Independensi, Guru Besar UMY Usulkan Rekonstruksi Sistem Seleksi Hakim MK

05 August 2024 Guru Besar UMY,Pakar Hukum UMY,FH UMY

Jaminan atas independensi seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) semakin dipertanyakan, semenjak adanya rekam jejak 14 hakim yang melakukan pelanggaran sejak 2010 hingga 2023. Sejumlah putusan penting yang diambil dapat mempengaruhi kinerja para hakim, jika putusan tersebut dilatarbelakangi oleh dinamika politik serta tekanan dari berbagai pihak.

Bukan Lagi kejahatan Luar Biasa, Pasal Korupsi Dalam KUHP Dinilai Masih Ambigu

13 July 2024 FH UMY,UMY,Ahli Hukum UMY

Korupsi selama ini diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena korupsi merupakan tindak kejahatan yang sangat mempengaruhi sendi-sendi sektor kehidupan suatu negara dan masyarakat. Dampak yang ditimbulkannya pun luar biasa karena menyangkut perekonomian negara.

Moot Court Beri Wawasan Mahasiswa UMY Terkait Proses Persidangan

10 July 2024 FH UMY

Penyelenggaraan praktik dalam proses pendidikan menjadi salah satu cara bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam mempersiapkan mahasiswanya untuk menjalani berbagai bidang profesi, termasuk di bidang hukum. Memiliki banyak profil lulusan yang berkiprah sebagai hakim, jaksa maupun pengacara dan advokat, praktik menjadi sarana bagi para mahasiswa Fakultas Hukum (FH UMY) untuk lebih memahami bagaimana proses yang dilalui. Baik dalam mengawal persidangan hukum maupun membuat produk hukum, yang dikenal dengan istilah moot court.

Lembaga Bantuan Hukum Harus Independen Untuk Jaga Integritas

05 February 2024 FH UMY,Fakultas Hukum UMY,UMY

Keberadaan pusat bantuan hukum bagi masyarakat, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang bersifat independen seringkali dianggap sebagai alternatif layanan hukum bagi masyarakat. Salah satu fungsi dari LBH yaitu melakukan litigasi atau proses peradilan mendapat sorotan oleh Director of Monash Law Clinics, Prof. Joel Townsend sebagai bagian dari upaya penghapusan kesenjangan bagi masyarakat awam dalam memahami dan menjalankan hukum.

FH UMY Dorong Pendidikan Hukum Yang Ideal Melalui Penerapan Clinical Legal Education

05 February 2024 FH UMY,Fakultas Hukum UMY,UMY

Clinical Legal Education menjadi hal penting yang harus diterapkan oleh setiap program studi ilmu hukum. Dengan menerapkan Clinical Legal Education ini, mahasiswa tidak lagi hanya mempelajari ilmu hukum di dalam kelas. Namun mahasiswa juga dapat mengidentifikasi, meneliti, dan menerapkan pengetahuan atas permasalahan hukum yang sedang terjadi saat itu. Untuk itulah, Clinical Legal Education tersebut sudah seharusnya juga menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di setiap prodi ilmu hukum.

Refleksi Hukum Akhir Tahun, Ini 7 Catatan PUSKAHPI FH UMY

21 December 2023 UMY,Pusat Kajian Hukum UMY,PUSKAHPI UMY,FH UMY

Pergantian tahun 2023 tinggal menghitung hari. Sepanjang tahun 2023 telah banyak kasus hukum yang menyita perhatian publik. Mulai dari disahkannya Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara, kejahatan oleh aparat keamanan, kejahatan lingkungan, pelanggaran HAM, perjudian, hingga terorisme yang semakin memperlihatkan mundurnya tata kelola bidang hukum di negeri ini.

Berawal Dari Komunitas, Mahasiswa FH UMY Juarai Kompetisi Debat Nasional

29 November 2023 FH UMY,UMY,Mahasiswa UMY

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY) yang diwakili oleh tiga mahasiswa bernama Ayi Leoni Putri, Norradyah dan Inggrid Janainah Salsabillah berhasil didapuk menjadi juara pertama dalam kompetisi debat nasional pada Minggu (26/11) yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang (UNNES). Kompetisi tahunan yang bernama Kompetisi Debat Hukum Nasional (KDHN) ini menjadi penyelenggaraan yang kedua, dan UMY pun tidak hanya menjadi juara pertama namun Ayi Leoni Putri juga berhasil mendapatkan predikat Best Speaker. Kedua prestasi tersebut tidak lepas dari latar belakang ketiga mahasiswa yang sudah memiliki minat dalam debat, dan semakin diasah melalui komunitas debat di tingkat fakultas.

Hasil Pencarian

Berita PT

Pengumuman Terbaru

Langganan Informasi

Topik Populer